Perjalanan Umrah Bebas PPN!

-

IndonesiaTaxCatalog, Jakarta. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 92/PMK. 03/ 2020 tentang kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dengan begitu saat ini penyenggaraan ibadah Umrah sudah tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau atau PPN sebesar 1% dari jumlah tagihan. Tentu ini merupakan udara segar bagi para penyelenggaran jasa keagamaan atau pun para konsumen.  Kebahagiaan ini juga diungkap oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar.

“ Alhamdulillah kita apresiasi atas terbitnya PMK ini. Penyelenggaraan Umrah kini bebas PPN 1% kecualin untuk kunjungan selain Mekah dan Madinah” terang Nizar di Jakarta, Senin (27/7/2020). Nizar juga menambahkan bahwa peraturan ini juga sebagai hasil dari usulan Kementerian Keagamaan yang meminta kepada Kementerian Keuangan bahwa Perjalanan Umrah telah ditetapkan sebagai Jasa Perjalanan Ibadah, bukan Jasa Perjalanan Wisata.


Hal itu, kata Nizar, didasarkan pada Pasal 4A ayat (3) UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pasal tersebut mengatur pengecualian atas pengenaan PPN, dan salah satunya adalah kelompok jasa di bidang agama.

"Pasal 1 UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mendefinisikan umrah sebagai kegiatan ibadah berupa berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahallul," jelasnya.


#Pajak #PPN #Umrah #2020

source : Liputan6.com 

Ditulis oleh Umar Hamzah 


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Setelah Dipungut PPN, Berikut Daftar Tarif Terbaru Berlangganan Netflix!

-
Image
Pada tanggal 1 Agustus 2020 kemarin, secara resmi pemungutan atas PPN dikenakan kepada para consumen dari platform movie/Film Netflix sebesar 10%. Kewajiban permungutan atas PPN ini juga diberlakukan untuk beberapa perusahaan lainya yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut pajak. Tarif berlangganan Netflix pun menjadi mengalami kenaikan. Tambahan ini merupakan sebagai bentuk penerapan dari PMK No.48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungut dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak PPN. Dalam ketentuan nya seharusnya peraturan ini sudah berlaku mulai 1 Juli 2020 lalu kemarin, namun karena masih banyaknya pertentangan global atas pemajakan digital ini maka baru bisa resmi dikenakan pada awal Agustus. "Jumlah PPN yang harus dibayar pembeli adalah 10% dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada resi atau kwitansi yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hest...
Read more

SUPER DEDUCTION TAX 2019: MANIFESTASI SINERGISITAS PEMERINTAH DAN SWASTA UNTUK MENCIPTAKAN SUPER DAYA MANUSIA INDONESIA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

-
Image
SUPER DEDUCTION TAX  2019: MANIFESTASI SINERGISITAS    PEMERINTAH DAN SWASTA UNTUK MENCIPTAKAN  SUPER  DAYA MANUSIA INDONESIA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Oleh : Umar Hamzah Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia Information, Technology, and Digitalization  menjadi beberapa aspek yang menggambarkan kemajuan    dan perkembangan besar    peradaban manusia yang dinamakan sebagai Era Revolusi Industri Ke-empat  (4.0) . Revolusi industri ke-empat ini ditandai dengan adanya kemajuan atas teknologi dan kemudahan informasi serta komunikasi yang membawa pengaruh    keseluruh aspek kehidupan manusia bersamaan dengan meningkatnya intensitas interaksi, konektivitas, berkurangnya batas antarmanusia, optimasi mesin, dan teknologi serta sumber daya lainya. Revolusi industri ke-empat merupakan sebuah konsep besar dengan menerapkan    High-Tech Strategy  yang bertujuan guna meningkatkan daya saing...
Read more

Sistem Perpajakan Sebagai Penentu Bonus Demografi

-
Image
  Akhir kuartal 2 tahun 2023, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 3.912 penduduk Indonesia dalam rentang umur 25 – 35 tahun pindah dan menetap sebagai warga negara Singapura dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 (Kemenkumham, 2023). Hal ini tentu menjadi kabar yang tidak menguntungkan bagi Indonesia yang sedang dalam proses memasuki keadaan bonus demografi dimana struktur penduduk pada usia produktif berkisar 16 tahun   – 65 tahun memiliki proporsi terbesar dalam populasi penduduk. Badan Pusat Statistik memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 – 2040 dengan total 64% penduduk Indonesia memiliki usia produktif antara 15 – 64 tahun (BPS, 2018). Namun, adanya fenomena perpindahan penduduk di usia produktif yang dipengaruhi berbagai faktor ini akan sangat merugikan Indonesia. Salah satu faktor pendorong perpindahan penduduk ini adalah faktor ekonomi yang didalamnya termasuk siste...
Read more